Make your own free website on Tripod.com

yadupa.jpg

Blank page
Home | About Us | Our Problems | Program | ACTIVITY | Contact | Elder's Comment | Links

PROFIL ORGANISASI

YADUPA

1.  BASIS DATA

Organisasi

Alamat: 

 

Tel:

Email:

Website:

Rekening Bank:

 

Yadupa (Yayasan Anak Dusun Papua)

Jl. Bosnik BTN, Kamp Key Block C No 48

Abepura, Jayapura, PAPUA, Indonesia

+ 62 967 588819 / HP 0815 8411 8390

yadupa_head@yahoo.com

http://yadupa.tripod.com

Acc. No. 10011613.020 (Bank BNI, Cabang Abepura, Papua, Indonesia)

Bank Swift Code: BNINID.GAGPA

Contact Person

Leo Imbiri

Status Legal

Akte Notaris bernomor 17

Tanggal Pendirian

22 April 2003

Regio

Papua, Indonesia

Tipe Komunitas

Perkampungan, Perkotaan dan Pinggiran Kota (Urban)

2.      KANTOR PUSAT DAN STAF

Kantor Pusat Yadupa berada di Numbay dengan staf sebagai berikut:

Presiden Direktur:

Leonard Imbiri (Leo)

Sekretaris:

Weynand B Watori (anggota DPR Papua)

Keuangan:

Alfrida Faidiban (Akuntan)

Jetty Wabot (Kasir)

Riset:

Mr. Engelberth Dimara

Pendidikan:

Luciana Yantewo

Kesehatan:

Rica Kapisa

Lingkungan Hidup:

Dian Wasaraka

Ekonomi:

Thomas Ondy

Budaya:

Hofni Roembiak

Dokumentasi:

John Imbiri

Keamanan:

Mr. Roberth Ambuni

Relawan:

3 permanen dan 6 tidak permanen

 

3.     PENDIRI / BADAN PENASEHAT

Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Numbay

Louis Kambuaya, Dosen Uncen

Augustina Iwanggin, anggota DPR Papua

 

4.     PRINSIP PRINSIP

      Pancasila RI:

1.    Ketuhanan YME,

2.    Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,

3.    Persatuan Indonesia,

4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

5.    Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

6.      VISI:     Papua sebagai Zona Damai

 

7.     MISI:    Pengentasan Kemiskinan dan Menjalani Kehidupan Yang Sehat

8.      CABANG CABANG:

Yadupa sekarang memiliki cabang di Biak, Nabire, Serui, Manokwari, Sorong dan akan mendirikan cabang-cabang baru di kota lain.

 

9.      KEMITRAAN DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Yadupa memiliki hubungan dekat dengan Dewan Adat Papua/DAP, NGOs, Gereja Gereja di dalam hal pelayanan-pelayanan Sosial (Program Pengembangan Kapasitas, Pemetaan Tanah Adat, Sensus Penduduk, Kesehatan, HIV/AIDS), Pengembangan Ekonomi Yang Adil, Pengembangan Demokrasi dan Perdamaian.

 

-    Dewan Adat Papua (DAP)

Rekomendasi-rekomendasi yang dibuat dan diajukan oleh Dewan Adat Papua (DAP) menyangkut bidang ekonomi, social, budaya dan politik akan dikembangkan dan dirancang ke dalam program untuk diimplementasikan oleh Yadupa. Sebagaimana dengan Yadupa, DAP sangat prihatin dengan situasi bangsa pribumi Papua. Untuk itu, kerjasama sangat diperlukan di dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa pribumi Papua. Anggota staf Yadupa merupakan fasilitator bagi sidang pertama DAP di Numbay Februari 2003, sidang kedua di Biak di Februari 2004, sidang ketiga di Manokwari Februari 2005.

 

-   Ornop/NGOs Lokal:

      Solidaritas Perempuan Papua

Solidaritas Perempuan Papua (SP2) merupakan jaringan kerja dari kelompok-kelompok perempuan yang didirikan tanggal 27 Juli 2001 dengan tujuan memberdayakan perempuan Papua. SP2 yang diketuai oleh seorang pemimpin perempuan Papua yang terkenal yaitu Mama Beatrix Koibur (almarhumah) telah mengadakan berbagai seminar tentang hak-hak perempuan. Sejak Yadupa mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan maka kerjasama dengan SP2 adalah sangat dibutuhkan.

      ELS-HAM (Lembaga Studi dan Advokasi HAM)

Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham), berkantor di Numbay, adalah organisasi HAM yang terkenal di Papua. Sejak Yadupa prihatin dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik bangsa pribumi Papua, maka kerjasama dengan Elsham adalah sangat penting. Membela hak-hak dasar bangsa pribumi Papua merupakan fokus utama dari kemitraan antara Elsham dan Yadupa.

     Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP)

ALDP, berkantor di Numbay, aktif di dalam mempromosikan dan membela sistem-sistem demokrasi di Papua termasuk penguatan kekuasaan hukum dan pemerintahan bersih. Yadupa bekerjasama dengan ALDP di dalam pertukaran informasi tentang pembelaan dan promosi hak-hak dasar bangsa pribumi.

      Gereja

Gereja memiliki struktur yang baik mulai dari tingkat provinsi hingga kampung. Mayoritas pribumi Papua adalah Kristen. Memasuki daerah-daerah terpencil, umpamanya kampung-kampung, Yadupa harus membangun kemitraan dengan gereja setempat. Untuk mendekati masyarakat, Yadupa harus lebih dahulu mendekati para pendeta. Pendekatan pastoral merupakan salah satu methode yang telah digunakan secara tradisional di dalam penyelesaian berbagai masalah.

      Kelompok Islam Pribumi Papua

Yadupa tidak berpandangan eksklusif terhadap masyarakat yang berlatarbelakang agama serta suku yang berbeda. Di Papua terdapat masyarat pribumi Papua yang beragama Islam. Mereka menghadapi permasalahan yang sama sebagaimana yang dihadapi oleh masyarakat pribumi Kristen. Yadupa akan tetap bekerjasama dengan masyarakat pribumi Islam dan mengikutsertakan mereka di dalam aktivitas Yadupa.

      Yapikbi (Yayasan Pemuda Insos Kabor Biak)

Sejak rencana pelaksanaan program pengembangan kapasitas organisasi yang akan berlokasi di Biak, maka Yadupa telah bekerjasama dengan Yapikbi. Yapikbi memiliki fasilitas yang dapat digunakan di dalam pelatihan-pelatihan.

 

- Ornop Internasional Yadupa bermitra dengan organisasi internasional seperti:

  • Global Partnership yang memiliki cabang-cabang di banyak negara untuk Prevensi Konflik Bersenjata.
  • International Service for Human Rights yang berkantor di Swiss.

10.  PENCAPAIAN SEJAUH INI

2003

Didirikannya Yadupa tanggal 22 April.

2004

Sidang kedua DAP di Biak bulan Februari: Kebanyakan anggota staf dan para relawan Yadupa menjadi fasilitator di dalam sidang.

2005

Sidang ketiga DAP di Manokwari bulan Februari: Kebanyakan anggota staf dan para relawan Yadupa menjadi fasilitator di dalam sidang.

  Leonard Imbiri, presiden direktur Yadupa, berpartisipasi di dalam Konferensi Kemitraan Global bagi Prevensi Konflik Bersenjatan Asia Tenggara yang diadakan di Manila, Filipina dari tanggal 7 hingga 10 Maret 2005.

  Leonard Imbiri, presiden direktur Yadupa, berpartisipasi di dalam Pelatihan Lanjutan Jenewa bagi HAM yang difasilitasi oleh Pelayanan Internasional bagi HAM yang diadakan di Swiss dari tanggal 9 Maret hingga 15 April.

 

 

=========================

 

 

18 LANGKAH STRATEGIS

 

Untuk merealisasikan visi dan missi, maka Yadupa memiliki 18 langkah strategis di dalam bidang-bidang Ekosok (Ekonomi, Sosial, Kultural) dan Politik sebagai berikut:

TAHUN

AKTIVITAS

 

2003

I. PENDIRIAN YAYASAN

1. Pendirian Yadupa (Yayasan Anak Dusun Papua) tanggal 22 April 2003

 

2005 – 2010

 

II. PENGEMBANGAN KAPASITAS

2. Pengembangan Organisasi (PO): Pembangunan SDM dengan memfasilitasi pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan standard kapasitas organisasi. Pelatihan ini termasuk Manajemen Keuangan.

3. Kursus Pengembangan Pendapatan / Pelatihan Ketrampilan: Pelatihan Computer; Inggris; Reparasi radio, TV; Pembuatan Pakaian, Meubel, Fasilitas Perikanan (perahu, pukat/jala dll.); Ini untuk membuka kesempatan kerja sendiri demi mengentaskan pengangguran.

III. PENGEMBANGAN EKONOMI

4.  Pinjaman dan Jaminan: Di dalam kerjasamanya dengan donor luar-negeri dan bank-bank lokal, Yadupa akan mengupayakan tersedianya pinjaman kepada masyarakat yang membuka UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

5. Proyek Pengembangan Pendapatan: Membantu masyarakat mendirikan usaha kecil di dalam bidang perikanan, peternakan ayam, peternakan babi, perbaikan mobil dan kendaraan roda dua, produksi pakaian dll.

6.    Manajemen SDA: Konservasi dengan cara mengikutsertakan masyarakat pribumi di dalam merancang perencanaan strategis dan menjalankan aktivitas-aktivitas untuk memanajemen sumber daya alam (SDA). Ini untuk mempromosikan dan mempertahankan pembangunan yang berkesinambungan. Program-program pembangunan (termasuk eksploitasi SDA) yang harus didasarkan pada prinsip kesinambungan.

 

IV. DEMOKRATISASI DAN MEMBANGUN PERDAMAIAN

7.     Hak Hak Dasar: Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat untuk membela dan memperjuangkan hak-hak dasar secara internal dan eksternal dengan bekerjasama dengan Organisasi HAM di Papua seperti Elsham, ALDP, Kontras, Komnas HAM demi Papua Sebagai Zona Damai.

8.  Hak Hak Perempuan: Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender merupakan aspek-aspek di dalam Membangun Perdamaian di dalam mana Kekerasan Domestik dan Kekerasan Negara terhadap Perempuan dientaskan.

V. PELAYANAN KESEHATAN

9. Pemberantasan Penyakit Umum dan Pengurangan Angka Kematian: Membantu para medis tradisional agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Kedua, mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat miskin. Ketiga, menyadarkan masyarakat tentang bahaya penyakit dan cara-cara pencegahannya.

10. HIV/AIDS: Memperkuat kelompok-kelompok target (NGOs, Kelompok Perempuan, Pemuda dan Kepala-kepala Adat) dengan ketrampilan-ketrampilan tertentu dan memobilisir mereka untuk berkampanye melawan penyebaran HIV/AIDS.

VI. KOEXISTENSI DAN HAK HAK BUDAYA

11.  Saling Pengertian Lintas Budaya: Melaksanakan aktivitas lintas budaya secara teratur di dalam mana berbagai macam budaya dapat dipertemukan untuk membangun komunikasi dan jembatan-jembatan budaya. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik rasial dan konflik kesukuan.

12.  Mempromosikan Budaya Papua: Memfungsikan pengetahuan lokal termasuk pengetahuan bangsa pribumi di dalam program-program pembangunan. Melestarikan dan memberdayakan norma-norma budaya pribumi dengan mengorganisir diskusi-diskusi dan mendukung upacara-upacara budaya seperti tari dan lagu, theater/drama, pahat-memahat, dan lain-lainnya melalui kerjasama dengan Dewan Kesenian Papua.

VII. POPULASI DAN HAK ULAYAT ATAS TANAH

13.  Populasi: Melakukan sensus penduduk dan membuat grafik tahunan tentang jumlah bangsa pribumi.

14.  Hak Tanah: Menentukan batas-batas tanah di antara kelompok-kelompok masyarakat pribumi (keret dan suku) mengenai kepemilikan tanah dan mendesak pemerintah untuk memberikan konpensasi atas penggunaan tanah-tanah adat.

VIII. DESENTRALISASI DAN PEMERINTAHAN BERSIH

15.  Otoritas Adat: Mendesak pemerintah pusat di Jakarta untuk mengakui otoritas adat sebagai sesuatu yang asli dan formal atas tanah-tanah adat, SDA, budaya dan kebiasaan bangsa pribumi.

16.  Pemerintahan Yang Bersih: Transparansi; Hukum/Peradilan, Pelayanan Publik, Legislatif dan Polisi dengan umpamanya perang bersama melawan korupsi. Aktivitas: Memonitor kinerja pemerintah dan instansi-instansi terkait; Penyelesaian Kelemahan melalui Dialog; Aksi-aksi bersama (pemerintah dan masyarakat) demi keadilan dan perdamaian.

 

IX. PENGEMBANGAN INSTITUSI/LEMBAGA

17.  Pendesentralisasian NGOs dan Kemitraan: Kebanyakan ornop/NGOs di Papua bermarkas di Numbay tapi tidak memiliki cabang-cabang di daerah-daerah. Kantor-kantor cabang ornop harus dibangun di kabupaten-kabupaten atau kecamatan-kecamatan. Untuk mencapai hal tersebut, Yadupa akan mengembangkan program Pengembangan Institusi untuk secara internal memperkuat koordinasi antara kantor pusat Yadupa dengan cabang dan antara Yadupa dengan mitra-mitranya demi membangun kemitraan yang akan bermuara pada kebersamaan di dalam perjuangan memberantas kemiskinan demi keadilan dan perdamaian.

X.  EVALUASI TAHUNAN DAN TINDAK LANJUT

18. Sidang Tahunan para kepala suku, NGOs, mahasiswa/pemuda dan perempuan untuk mengevaluasi dan membangun Perencanaan Strategis Bersama ke depan.

 

 

II. PENGEMBANGAN KAPASITAS

(CAPACITY BUILDING)

 

Pengembangan Organisasi (PO), Pengembangan Institusional (PI) dan juga Pengembangan SDA (PSDA) dan Manajemen Keuangan (MK) semuanya tercakup di dalam konsep Pengembangan Kapasitas.

Pengembangan Kapasitas (PK) dapat dilihat sebagai proses di dalam mana individu-individu, organisasi-organisasi dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk

  • melaksanakan fungsi-fungsi inti, menyelesaikan masalah-masalah, mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan dan
  • memahami dan menangani kebutuhan-kebutuhan pembangunan di dalam sebuah konteks yang luas dan dengan cara yang berkesinambungan.

(Lihat UNDP Capacity Development Resource Book)

Pengembangan Organisasi (PO) dilihat sebagai proses adaptasi berlanjut dari organisasi menghadapi kecenderungan-kecenderungan (trends) dan events (peristiwa-peristiwa) eksternal dan internal.
Di dalam realitas, hal ini tidaklah selalu merupakan sebuah proses yang disadari dan terencana. Bagaimana pun, konsep PO digunakan untuk proses yang disadari dan terencana, terikat pada batasan waktu dan bahkan dapat diatur dengan tujuan menguatkan posisi di dalam wawasan para aktor, kualitas kinerja, ke dalam organisasi sendiri serta kemampuan belajar dari organisasi yang bersangkutan.

Pengembangan Institutional (PI) lebih luas cakupannya. PI tidak berfokus hanya pada satu organisasi, tapi pada beberapa organisasi lepas, sebuah jaringan atau sektor dan juga pada Lingkungan Kondusif di mana sebuah organisasi dapat berfungsi di dalam bidang: politik, sosial, ekonomi, hukum dan stuktur kultural.

 

AKTIVITAS

Sejak Agustus lalu (2005) Yadupa telah memulai program Pengembangan Kapasitas dengan memfasilitasi pelatihan Pengembangan Kapasitas Organisasi. Program tersebut akan berakhir bulan Oktober mendatang (2005).

 

Kelompok Target:

  1. Staf kantor-kantor Cabang Yadupa (Sorong, Wamena, Manokwari, Nabire, Wondama, Serui, Waropen, Numfor, Supiori dan Biak).
  2. Staf Dewan Adat Papua.
  3. Organisasi mitra.
  4. Kelompok Perempuan.
  5. Mahasiswa / Pemuda.

Wilayah Target:

Untuk periode pertama ini, wilayah yang menjadi target adalah Regio Saireri yang mencakup Manokwari, Wondama, Nabire, Waropen, Yapen, Numfor, Biak dan Supiori.

 

Ke Depan

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Organisasi akan dilanjutkan bulan Januari 2006 dan wilayah Raja Ampat akan merupakan Regio Target.